Yah Fud, Desak Pj Gubernur Aceh Selesaikan Masalah Aset Sebelum Masa Jabatan Berakhir
Banda Aceh – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saifuddin Muhammad, mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Safrizal untuk segera menuntaskan persoalan aset daerah yang selama ini dinilai tidak terurus dengan baik. Ia menilai, pengelolaan aset yang buruk tidak hanya menghambat potensi pendapatan daerah tetapi juga membebani keuangan Aceh.
Menurut Saifuddin Muhammad, yang akrab disapa Yah Fud, banyak aset bergerak seperti kendaraan dinas yang dikuasai pihak lain. Meskipun begitu, biaya operasionalnya seperti bahan bakar, perawatan, dan onderdil masih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
“Ini harus diperjelas, didata ulang, dan yang berada di tangan pihak lain segera ditarik kembali atau dilelang saja,” tegas Yah Fud, Rabu (15/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berharap, persoalan aset ini dapat diselesaikan sebelum masa jabatan Pj Gubernur Safrizal berakhir. Dengan demikian, gubernur dan wakil gubernur definitif mendatang dapat fokus menjalankan visi, misi, dan janji kampanye mereka tanpa harus menghadapi masalah aset daerah.
Yah Fud juga mengingatkan bahwa pada 2023, DPRA telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk menangani isu ini. Namun, ia menyayangkan rekomendasi yang dikeluarkan Pansus tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh.
“Dengan penerimaan Aceh yang menurun akibat berkurangnya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), langkah efisiensi seperti ini sangat diperlukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yah Fud menyoroti sejumlah aset daerah bernilai ekonomis yang belum dikelola secara profesional. Ia menyebut aset seperti alat berat, gedung, tanah, dan terminal memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) jika dimanfaatkan secara optimal.
“Dengan pengelolaan yang profesional, aset ini tidak hanya mengurangi beban daerah tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru bagi Aceh,” tambahnya.
Ia pun mengajak Pemerintah Aceh untuk lebih serius dalam menangani persoalan aset demi efisiensi anggaran dan kesejahteraan masyarakat. “Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal bagaimana aset ini bisa benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk Aceh,” pungkas Yah Fud.[FAJAR]
