Hasballah Dorong Regulasi Sektor Migas dan Minerba Aceh Dipermudah
BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPRA, Hasballah, S.Ag, meminta pemerintah Aceh mempercepat dan menyederhanakan regulasi di sektor migas dan minerba. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dan koordinasi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Selasa (7/1/2025).
Hasballah menegaskan bahwa proses perizinan tidak perlu dibuat rumit, mengingat sektor ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian Aceh. “Prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku sebenarnya sudah jelas. Selama administrasi lengkap, prosesnya tidak akan sulit,” ujarnya. Ia juga membantah anggapan bahwa izin sektor migas dan minerba di Aceh berbelit-belit hingga menghambat investor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi Partai Aceh ini mengapresiasi langkah pemerintah Aceh yang telah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, ia menekankan pentingnya sinergi antara dinas teknis, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya untuk memastikan regulasi sesuai dengan perundang-undangan. “Semua pihak harus berdiri di atas aturan yang berlaku. Dengan begitu, pembangunan ekonomi Aceh dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Hasballah juga mendorong pemerintah Aceh untuk memanfaatkan momentum ini dengan memberikan kemudahan bagi investor yang berminat di sektor migas dan minerba. Menurutnya, regulasi yang fleksibel namun tetap sesuai aturan akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, Hasballah mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses perizinan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Ia berharap dinas terkait terus menjaga profesionalisme dalam melayani kebutuhan investor. “Dengan transparansi dan pelayanan yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah Aceh akan semakin meningkat,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Hasballah optimis bahwa kemudahan regulasi di sektor migas dan minerba dapat menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan. “Potensi besar ini harus dimanfaatkan dengan maksimal demi kemajuan Aceh,” tutupnya.[*]
